TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI M A RI NOMOR 2512 K/PID.SUS/2013, TANGGAL 07 AGUSTUS 2014)

Salah satu kejahatan seksual terhadap anak yang banyak terjadi di Indonesia saat ini adalah kasus pemerkosaan. Para pelaku pemerkosaan umumnya adalah orang-orang terdekat korban atau orang-orang yang dikenal oleh korban seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, paman, saudara laki-laki dan lainnya. Anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlindungan, agar tidak mendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan no 2512.K/PID.SUS/2013. Penelitian ini dilakukan secara normatif, yaitu dengan metode kepustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan antara lain: sanksi hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sudah diatur secara khusus dalam yakni pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun penerapan hukum tindak pidana terhadap pemerkosaan terhadap anak dalam putusan no 2512.K/PID.SUS/2013 yakni Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab Hakim dalam menerapkan hukum pidana tidak memperhatikan asas lex specialist derogate legi generali, hukum pidana yang tepat untuk diterapkan dalam putusan no 2512.K/PID.SUS/2013 adalah yakni pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Amar putusan yang dijatuhkan Hakim tidak memberikan efek jera dan tidak dengan mudahnya mampu memperbaiki diri terdakwa sehingga terdakwa perlu memperoleh bentuk tindakan lainnya berupa tindakan lainnya berupa pendidikan dan pembinaan kerohanian serta perlu dibekali keterampilan melalui latihan kerja sehingga ia memiliki bekal untuk menghidupi istri dan keluarganya kelak. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pertama dalam mencegah anggota keluarganya agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental bagi pendidikan dan tumbuh kembang anak sebagai penerus bangsa.

1.  UEU-Undergraduate-19607-COVER.Image.Marked.pdf - 212 KB
2.  UEU-Undergraduate-19607-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 628 KB
3.  UEU-Undergraduate-19607-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 694 KB
4.  UEU-Undergraduate-19607-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 595 KB
5.  UEU-Undergraduate-19607-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 620 KB
6.  UEU-Undergraduate-19607-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 210 KB
7.  UEU-Undergraduate-19607-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 286 KB
8.  UEU-Undergraduate-19607-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 217 KB
9.  UEU-Undergraduate-19607-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 367 KB
10.  UEU-Undergraduate-19607-BAB1.Image.Marked.pdf - 469 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN